oleh

Pencairan DD di Kabupaten Kerinci DPPKAD Pungut Biaya

Explorenews.net –Sudah bukan menjadi rahasia umum, dan kembali lagi terjadi, Dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kerinci, kepada kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Kerinci.

Mencuatnya adanya “Pungli” yang dilakukan DPPKAD Kerinci tersebut kepada setiap pemerintah desa yang akan melakukan pencairan Dana Desa hingga pengeluaran SP2D. Bukan hanya itu saja, “Pungli” tersebut juga terjadi pada setiap pengurusan administrasi pencairan dana desa di kantor DPPKAD, Pemerintah desa harus merogoh koceknya hingga jutaan rupiah

“Sudah menjadi rahasia umum, untuk pengurusan sampai dengan pencairan dana, untuk memuluskan proses administrasi, kita harus mengeluarkan uang kita dulu,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga:  Emak Emak Senam Sehat Bersama Fikar Yos

Masih menurut sumber, seorang kepala desa menyampaikan kepada dirinya, untuk pengurusan SPM, Kades diminta uang Rp 300 ribu.

“Pertama dia memberikan 100 ribu dalam amplop, lalu dibuka salah satu pegawai di sana, dia mengatakan tambah 200 ribu lagi, biasanya 300 ribu,” tambahnya lagi

Dirinya juga menyanyangkan adanya pungli yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kerinci terkait dengan pungutan ini. “Kita minta kepada Bupati Adirozal, untuk menindak dan menegur anak buahnya dan jika memang itu benar-benar terjadi berikan sanksi yang tegas,” tandasnya.

Bisa dikalkulasikan, seandainya sebanyak 285 desa dan 2 kelurahan di kabupaten Kerinci, diberlakukan dengan hal yang sama, berapa jumlah uang yang dikumpulkan.

Baca Juga:  Pejuang Millenial Fikar - Yos di Sungai Bungkal Dilantik

Salah seorang warga Kerinci, Wirman, berharap, selain kepala daerah bertindak tegas, dia juga berharap Tim Saber Pungli di Kerinci, bertindak. “kalau hal ini masih terjadi, dimana keberadaan Tim Saber Pungli Kerinci,” Singkat Wirman.

Jika hal itu tidak juga ditegur atau di tindak lanjuti oleh bupati Kerinci Adirozal, maka akan dilaporkan ke Ombudsman Provinsi Jambi. “Jika tidak di tindak, nanti akan kita laporkan ke Ombudsman Jambi, “akhirnya.

Sementara itu, kepala DPPKAD Kerinci, Nirmala, saat dihubungi melalui phon celulernya sedang tidak aktif. Sehingga, belum dapat konfirmasi

Berita Terkait