oleh

Menentukan Masa Depan Desa, Tanjung Pauh Mudik Buka Pendaftaran Cakades

Explorenews.net -Sebanyak 153 desa di Kerinci akan menggelar Pilkades pada 6 April mendatang. Saat ini tahapan terus berjalan. Mulai dari penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) hingga pembukaan pendaftaran.

Seperti di desa Tanjung Pauh Mudik pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka mulai besok hari minggu sampai hari Selasa tanggal 21 sampai 23 Februari 2021.

Ketua BPD Tanjung Pauh Mudik, Budiman saat ditemui, menyampaikan, Besok Minggu 21 Februari 2021 Desa Tanjung Pauh Mudik, kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci mulai membuka pendaftaran calon Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik, untuk yang ingin mengabdikan diri, membangun Desa dan sudah melengkapi bahan persyaratan silahkan ke Kantor Kades untuk mendaftar diri sebagai Calon Kades.

Baca Juga:  Kompensasi PLTA Kerinci untuk Tamiai Rp. 3.7 M? 

“Jika persyaratan atau administrasi sudah lengkap daftarkan diri ke panitia,”terang Ketua BPD Tanjung Pauh Mudik, Budiman, Sabtu (20/2/2021).

Ketua BPD Tanjung Pauh Mudik Budiman, juga mengharapkan selama pendaftaran dan hingga sampai selesai pemilihan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan Kepala Desa Tanjung Pauh Mudik pilihan masyarakat desa.

“Mudah mudahan, dari awal pencalonan dan hingga selesai pemilahan berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala pastinya,”Jelas Budiman.

Sementara itu, dikutip dari Jambihariini.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Kerinci, Sahril Hayadi, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan untuk tahapan, lanjutnya sudah dimulai pada awal Januari dimana dimulai dari tahapan sosialisasi ke masyarakat. Hingga saat ini penetapan DPT dan pembukaan pendaftaran.

Baca Juga:  Menuju WBK dan WBBM, Kemenag Kerinci Terapkan Zona Integritas

Khusus untuk pendaftaran bakal calon Kades, dikatakannya bahwa calon Kades tidak dari kalangan umum saja. Namun boleh juga dari pegawai ASN ataupun PNS. Dengan syarat disetujui kepala daerah alias bupati.

“PNS boleh nyalon dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Kepala daerah. Dan tidak musti mundur dari PNS” katanya, Jumat (19/02/2021).

Sementara itu dalam Pelaksanaannya Pilkades serentak nantinya akan menggunakan anggaran Dana Desa (ADD) masing-masing, sama seperti Pilkades pada tahun 2019.

Sedangkan saat ini untuk 153 desa yang kosong kepala desanya di jabat oleh Pjs.

Berita Terkait