oleh

Berada di Partai Besar, 6 Anggota Dewan ini Tak Bertaring

Explorenews.net -Polemik jembatan Tanjung Pauh yang merupakan satu-satunya harapan masyarakat sebagai akses untuk mengangkut ratusan ton padi hasil pertanian dalam Dua kali Satu Tahun yang kondisi saat ini rusak parah terus berlanjut.

Bahkan anggaran yang telah ketok palu ini, pada 2020 menjadi Silpa dan bahkan tahun ini bisa menjadi Silpa kembali.

Bahkan menurut PUPR Kabupaten Kerinci anggaran yang tersedia Rp 1 Milliar, untuk jenis jembatan beton. Dengan demikian, jika dipaksakan dengan anggaran Rp 1 Milliar, hanya dapat melakukan pengadaan tiang pancang saja.

PUPR Kerinci menilai bahwa untuk membangun jembatan yang menjadi harapan masyarakat sekitar, membutuhkan anggaran yang sangat besar yakni lebih kurang mencapai 4 Milyar lebih.

Untuk kelanjutannya, tergantung ketersediaan anggaran nantinya, dan kepastian dewan dalam penganggaran.

Bahkan Ketua Komisi III, Irwandri, juga menyampaikan bahwa Dia dewan tidak berani menjanjikan tahun depan akan dianggarkan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.

“DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1,5 Milliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini, ” katanya.

Baca Juga:  Wisuda ke-5, Ini Pesan Rektor IAIN Kerinci untuk Ratusan Wisudawan

Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Pauh sekaligus mantan anggota Dewan Kabupaten Kerinci sua periode Subur Budiman, menilai bahwa jembatan Tanjung Pauh yang saat ini dalam kondisi rusak parah, sudah menjadi permainan sinetron dalam pusaran Politik.

Hal itu dikarenakan berdasarkan fakta dilapangan.Tahun 2020 ketok palu 1, 5 M, ternyata ZONK juga. Tahun 2021 ketok palu 1 M, ZONK Lagi. Kata Dewan tidak ada jaminan anggaran, kata Kadis PU dana tidak cukup, dan masih menunggu petunjuk tuan besar KLB 2, ” ujarnya.

“Inikan Aneh, kan sudah ada anggaran 1M. Ya sudah kerjakan saja sesuai anggaran dan rencana tahap awal yakni tahap 1. Kan bisa proyek Multy Years, tahun depan di lanjutkan tahap 2, gitu saja kok repot, Ndak perlulah lempar Sana lempar sini, ” tambah Subur Budiman.

Bahkan dirinya menegaskan bahwa, jalan keladang dan ketempat wisata para pejabat saja bisa dianggarkan dengan anggaran mencapai 4 Milyar dalam Satu Tahun. Sementara jalan/jembatan produksi untuk Ratusan hektar sawah petani masih perlu Nota Dinas padahal sudah teranggarkan di RKA. “Rakyat kami jadi korban kalau setiap tindakan berbau Politik, ” tegasnya.

Baca Juga:  Tentang Izin, Berdirinya Tiang Baru Telkom di Sungai Penuh Disoal

Ditambahkannya, apakah mungkin perlu Depati Ninik mamak dan tokoh desa menghadap Bupati lagi untuk permasalahan ini.

“Karena negeri sudah tidak bertuan. Tapi akan sama hasilnya dengan rencana pengendalian banjir desa Tanjung pauh yang realisasinya juga Zonk, akhirnya pejabat hanya untuk pencitraan masuk dusun pakai sepatu boot dan selfie selfie, ” beber Subur Budiman.

Warga setempat berasumsi 6 (enam) anggota Dewan yang terhormat dapil V tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama jembatan Tanjung Pauh yang termasuk kategori skala prioritas, karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

“6 anggota Dewan Dapil V (Keliling Danau, Gunung Raya, dan Bukit Kerman) Andes (Gerindra), Mukhsin Z (PAN), Angra (Perindo), Satria Budi Dharma (Nasdem), Ardi (Demokrat), M Rusdi (Golkar) gagal perjuangkan hak rakyat dan tak bertaring,”katanya.

Mereka 6 anggota dewan dapil V ini, dinilai menumpang di partai besar saja, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat.

“Enam anggota Dewan dapil V ini tidak bernyali dan tidak berani bersuara, ” ungkap Anto warga setempat.



BAGIKAN :

Berita Terkait