Kades, Perangkat Desa dan BPD Dilarang Dukung Paslon, Ini Sanksinya

Explorenews.net – Kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan mendukung Paslon peserta pemilu selama masa kampanye.

Adapun aturan yang berbunyi Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 282.

Akibat dari hal tersebut, dalam UU kepala desa yang sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa disanksi penjara.

Setiap kepala desa melakukan hal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Baca Juga:  Beranikah Bawaslu? Oknum Komisioner KPU Kabupaten Kerinci Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik

UU Pemilu juga melarang kepala desa dan perangkat desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, baik pemilu presiden (pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif.

BAGIKAN :