Bimtek di Jakarta, Kades Akui Tertipu oleh Lembaga Pelnasindo

Explorenews.net – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengganggaran, Pengelolaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan aplikasi sistim keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.6 yang diikuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan di Hotel LTC Glodok Jakarta Barat, menjadi polemik.

Hal tersebut dikeluhkan oleh Kades yang mengikuti Bimtek, “Kami sangat kecewa terhadap lembaga Pelatihan Nasional Indonesia (PelNasIndo) yang bekerja sama dengan Dinas Pemdes, karena pelayanan tidak maksimal,”ujar Salah seorang Kades yang mengikuti Bimtek di Jakarta.

Ia Juga mengatakan, dari Penginapan hingga perlengkapan acara dan makanan semua tidak sesuai yang diharapkan.

“Kami telah ditipu, agenda Bimtek ini bukan semata membahas Siskeudes, tetapi sekedar mencari uang oleh lembaga dan Pemdes terhadap kades,”tambahnya.

Baca Juga:  Terus Mengalir, Ikatan Perantau dan Mahasiswa Talang Tinggi Mukai Tinggi Nyatakan Dukungan

“Adapun setoran sebesar Rp. 4.000.000, tiap orang, dengan jumlah peserta yang mengikuti lebih kurang 176 orang, menurut kami Bimtek sekedar pormalitas saja, ada beberapa LSM yang ikut di lembaga tersebut dan bahkan yang ikut jadi panitia dari sungai penuh, seharusnya bisa tempat di Sungai Penuh,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kota Sungai Penuh Edri Penta, saat dikonfirmasi, melalui via WhatsApp, Sabtu (25/5/2024), tentang Bimtek Kades se-kota Sungai Penuh belum ada komentar.

Sementara Kabid PMD Kota Sungai Penuh, Dedi, dan juga pihak lembaga Bimtek, belum bisa dimintai komentar.

Sebab agenda Bimtek yang dianggap penting itu dinilai tidak efektif dan disinyalir hanyalah pemborosan anggaran serta diduga bernuansa politik.

Baca Juga:  Meriah, Jambore PPK Gunung Kerinci Bertema Tingkatkan Kinerja Tangguh Bencana Peduli Lingkungan

Perlu diketahui, anggaran untuk Bimtek setiap Desa tidak memiliki dan tidak ada dalam APBDes. Bahkan Kejagung RI telah mengingatkan kepada Aparatur Desa di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan anggaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan Bimtek, dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, namun kegiatan Bimtek di jakarta Kepala Desa Se-kota Sungai Penuh tetap saja dilaksanakan

BAGIKAN :