Waw!! Lebih Besar Dari MTSN 2, Dugaan Pungli Perpisahan MTSN 1 Kerinci 690 Ribu Per Siswa

Explorenews.net – Pemerintah dan aparat penegak hukum republik indonesia saat ini gencar -gencarnya untuk memberantas yang namanya Pungutan liar(Pungli) dan tindak pidana korupsi.namun sebuah ironi nan jangan diduga terjadi Pungli besar-besaran di instansi Madrasah kebupaten kerinci Jambi

Mengapa tidak,sejumlah orang tua siswa/i kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri(MTSN) 1 kerinci saat ini menjerit gegara diminta oleh pihak sekolah uang perpisahan sebesar Rp.690 ribu/siswa

Keluhan dan keberatan terpendam di sampaikan secara berantai oleh sejumlah wali murid MTSN 1 Kerinci,mereka mempertanyakan dan meminta pewarta lakukan investigasi di sekolah tersebut,serta menulis kepada publik terkait dengan pungutan yang dilakukan sekolah itu

“Seharusnya pihak sekolah harus mengerti dengan kami(wali murid),setelah tamat dari MTSN 1 ini anak kami akan melanjut pendidikannya di tingkat SMAN/SMKN sudah jelas kami butuh uang setidaknya untuk membeli seragam sekolahnya,”Ucap salah satu orang tua siswa

Ia sangat kecewa dan geram dengan pihak MTSN 1 Kerinci.pasalnya,nominal yang ditentukan cukup memberatkan dan parahnya lagi tidak melalui keputusan rapat bersama dengan wali murid

“Sekolah ini aneh(MTSN 1 Kerinci),kita tidak tau kapan rapatnya tau-tau diminta uang 690 ribu/siswa,”Ucapnya dengan raut wajah emosional

Ia menyesalkan dan mempertanyakan kenapa sekolah negeri yang notabene punya banyak anggaran dana, masih juga mau memaafkan momen seperti itu untuk mengumpulkan dana dari setiap wali siswa

Baca Juga:  Kekacauan STIA NUSA, Mat Romawi Sebut Hanya Dosen Kampus 1 yang Digaji

“Kalau sewajarnya tidak jadi masalah ini sudah mendaki angka 700,000 lagi pula sekolah negeri kan banyak anggaran salah satunya dana BOS,”tambah dia

Senada dengan wali murid lainnya juga ikut bicara dan mengeluh,ia meminta Aparat Penegak Hukum(APH) terutama Tim Saber Pungli bergerak mengusut diduga adanya indikasi pelanggaran hukum

“Hal seperti ini kami meminta kepada tim saber pungli polres kerinci agar mengusut dan memangil pihak sekolah atas dugaan pungli di MTSN 1 Kerinci,Pinta orang tua siswa lainnya

Dari penelusuran BERITAANDA.net Senin,(13/5/2024)di Mtsn 1 kerinci, menurut salah satu guru,terdapat siswa/i kelas IX yang tamat tahun 2024 berjumlah 91 orang, dari jumlah siswa/i tersebut pihak sekolah diduga kumpulkan uang hasil pungli terhadap orang tua wali murid berjumlah Rp.62.790.000(enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepala sekolah MTS Negeri 1 Kerinci Hasminiyeti ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp meminta waktunya agar dapat ditemui oleh media ini guna konfirmasi mengenai pungutan 690.000/siswa untuk biaya perpisahan

“Wa’alaikum slm…
Ya nanti ado waktu luangnya yo…
Minin gi byk kegiatan yg dikerjakan,” jawab kepala sekolah Mts Negeri 1 Kerinci.

Perlu diketahui Berukut adalah 3 peraturan yang tidak memperbolehkan sekolah melakukan pungutan termasuk untuk kegiatan perpisahan atau wisuda siswanya.

Baca Juga:  Sebanyak 5 Ekor Sapi, KTLA Bagikan Daging Kurban untuk Masyarakat

1. Permendikbud RI No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur, Komite Sekolah hanya dapat menggalang dana berupa sumbangan dan bantuan dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan perpisahan atau wisuda

2. Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud no 44 tahun 2012 tersebut menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah untuk memastikan satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di setiap wilayah kerja agar tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan pelaksanaan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik.

 

BAGIKAN :