PJ Bupati Asraf Pertajam Koordinasi Kajian Akademis Pemekaran Kerinci Hilir

Explorenews.net – Pj. Bupati Kerinci Asraf, S.Pt., M.Si bersama tim Pemerintah Kabupaten Kerinci koordinasi Pertajam Kajian Akademis Pemekaran Kerinci Hilir di DPR RI dan ikut pembahasan Masalah DIM Rancangan UU Tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci, Senin (24/6/2024).

Bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Pusat.

PJ Bupati Kerinci Asraf ke media Explorenews.net mengatakan, tadi bersama tim Pemerintah Kabupaten Kerinci koordinasi dengan DPR RI guna mempertajam Kajian Akademis Pemekaran Kerinci Hilir.

“Meski moratorium pemekaran daerah belum dicabut, Insyaallah koordinasi akan terus dilakukan, karena pemekaran Kerinci sangat baik untuk dilakukan,”kata PJ Bupati Kerinci Asraf.

Lebih lanjut kata mantan Camat Teladan Kabupaten Kerinci Asraf, juga menjelaskan Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci akan menyelesaikan pekerjaan rumah, dan melakukan kajian dan menyusun “roadmap” dan desain penataan daerah.

“Pemkab Kerinci akan menyelesaikan pekerjaan rumah, melakukan kajian, menyusun roadmap dan desain penataan daerah,”ungkap PJ Bupati Kerinci Asraf.

Baca Juga:  1 Muharram 1446 H, Penuh Doa dan Harapan Meraih Masa Depan Gemilang.

Diketahui dalam rapat tersebut juga Membahas masukan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau, dan di Provinsi Sumatera Barat dari para
Bupati/Walikota.

Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten meliputi:

RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung
RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau,
RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau
RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten agam di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

BAGIKAN :